JAKARTA - Pemerintah akan menerapkan sistem verifikasi legalitas kayu ter­hadap impor produk kayu. Ini dilakukan untuk mengontrol asal kayu dan memastikannya berasal dari sumber yang sah.

Saat ini sejumlah kementerian sudah memberikan persetujuan terhadap rencanapenerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) terhadap impor produk kayu. Direktur .Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Bachrul Chairi. Jumat (27/12), menuturkan, peraturan itu kemungkinan bisa disahkan awal tahun 2014.

“SVLK sudah diterapkan utuk produk kayu ekspor. Kami ingin memperkenalkan sistem itu ke dunia internasional sekaligus memastikan bahwa impor produk kayu yang masuk ke Indonesia berasal dari sumber yang sah,” kala Bachrul.

Indonesia mengimpor mebel dari sejumlah negara, seperti Italia, Norwegia, dan China. Selama ini pelacakan asal kayu tidak bisa dilakukan karena Indonesia belum mengimplementasikan kebijakan verifikasi legalitas terhadap impor produk kayu.

“Kebijakan SVLK itu diimplenientasikan supaya tak ada pro­duk kayu ilegal masuk ke Indonesia,” ujar Bachrul.

Usaha kecil

Implementasi SVLK untuk produk kayu ekspor dari usaha kecil dan menengah (UKM), yang sedianya akan dilakukan pada Januari 2014, kemungkinan besar akan mundur. SVLK diimplementasikan terhadap produk ekspor dari perusahaan besar.

Bachrul menuturkan, sedang dipertimbangkan relaksasi SVLK untuk UKM dengan durasi setahun hingga dua tahun ke depan. Ini dilakukan karena ekspor produk kayu dari UKM menyumbang devisa sekitar 1 miliar dollar AS, sementara UKM masih harus beradaptasi. Jika SVLK dipaksakan, UKM bisa kesulitan memenuhi syarat sehingga tak bisa melakukan ekspor.

Di luar bubur kertas (pulp) dan kertas, ekspor produk kayu 2013 diperkirakan mencapai 3,509 mi­liar dollar AS. Pangsa pasar eks­por produk kayu Uni Eropa, yang mensyaratkan SVLK, menyumbang 511 juta dollar AS. Pasar di luar Uni Eropa memberi pemasukan 2,998 miliar dollar AS.

Sumber: KOMPAS (Sabtu, 28 Desember 2013)