Dalam rangka revisi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/menhut-II/2009 jo. No. P.68/Menhut-II/2011 jo. No. P.45/Menhut-II/2012 dan perubahan terakhir No. P.42/Menhut-II/2013 tentang Standar dan Pedoman Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan revisi Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Kementerian Kehutanan melaksanakan konsultasi publik yang dilaksanakan di 3 wilayah yaitu Medan (tanggal 17-18 Februari 2014), Yogyakarta (tanggal 26-27 Februari 2014) dan Denpasar (tanggal 4-5 Maret 2014) dan Konsultasi Nasional yang dilaksanakan di Hotel Ciputra Jakarta tanggal 19 Maret 2014.

Konsultasi tersebut melibatkan para pihak antara lain pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Asosiasi, Pelaku Usaha, akademisi, Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) dan Lembaga Penilai – Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL). Permenhut No. P.38/Menhut-II/2009 jis. No. P.42/Menhut-II/2013 akan diganti dengan Permenhut tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Dirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/2012 akan diganti Peraturan Dirjen BUK tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Draft kedua peraturan tersebut diatas dapat dilihat pada http://silk.dephut.go.id pada menu peraturan.

Mohon masukan berbagai pihak guna penyempurnaan kedua peraturan tersebut. Masukan dapat dikirim ke yogaprayogakemenhut@yahoo.com atau roodpacker@yahoo.com paling lambat 15 Mei 2014.