Le Bourget, PARIS - More than 30 sessions have been delivered in Indonesia Pavilion at Le Bourget, Paris towards the first weekend of UNFCCC COP 21/CMP 11 negotiations. In the first week, at least 100 prominent speakers from Indonesia and international communities are discussing the challenges, experiences, opportunities and solutions of climate change in Indonesia. President Joko Widodo

TEMPO.CO, Paris - Indonesia dan Cina sepakat membeli kayu legal dari Indonesia. Kesepakatan ini dicapai di kantor Sekretariat Delegasi Indonesia pada Conference of Parties 21 Paris, Konferensi Internasional Perubahan Iklim.  Delegasi Cina diwakili Deputi Departemen Kerja Sama Internasional dari Administrasi Kehutanan Negara Chungfeng Wang. Sedangkan Indonesia diwakili Direktur

PARIS, KOMPAS.com - Indonesia dan China membahas promosi perdagangan kayu legal dari Indonesia yang berbasiskan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SLVK), untuk menguatkan hubungan perdagangan kedua negara.  Pertemuan berlangsung di sela-sela COP 21 UNFCCC mengenai perubahan iklim di Paris, Prancis, Selasa (1/12/2015).  Delegasi Indonesia dipimpin Dirjen

KBRN, Paris: Indonesia dan Tiongkok membahas kesepakatan perdagangan kayu legal dalam Pertemuan Tingkat Tinggi disela Konferensi Perubahan Ikllim di Paris, Perancis. Delegasi Indonesia dipimpin Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Putera Parthama mengatakan, Indonesia telah mengembangkan Sistem Verifikasi  Legalitas Kayu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Melanjutkan jalinan dagang yang telah terbangun lama, Indonesia dan Cina sepakat bekerja sama mempromosikan perdagangan kayu lestari berlisensi. Cina sepakat hanya akan menerima produk kayu yang telah dilengkapi sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dari Indonesia. Kesepakatan berdasarkan Pertemuan Tingkat Tinggi antara delegasi Indonesia yang

Aturan baru Menteri Perdagangan yang tak mewajibkan legalitas kayu pada mebel dan furnitur mengendurkan upaya tata kelola kehutanan. Itu bisa membuka lagi celah pengoplosan kayu ilegal dengan kayu legal karena tak ada verifikasi legalitas produk jadi. Menteri Perdagangan diminta merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89

Pelaku usaha mebel menilai penerapan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) dapat mengurangi ketergantungan produsen dari para makelar ekspor. Direktur PT. Sumber Mulya Furniture Abdullah mengatakan, sebelum sertifikat legalitas kayu itu diberlakukan, kegiatan ekspor mebel praktis dikuasai oleh makelar atau broker. Oleh

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari P.7/PHPL-SET/2015 tentang tata cara pelaksanaan uji tuntas (due diligence), penerbitan deklarasi impor dan rekomendasi impor produk kehutanan. Pada Sosialisasi aturan tersebut dilaksanakan di 3 kota sbb: 1. Semarang, tanggal 29 September 2015 di Star

Setelah pemberlakuan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat nilai ekspor produk kayu meningkat. Penyempurnaan aturan diperlukan untuk mengawasi peredaran kayu. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produk Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ida Bagus Putera

Sejumlah aktivis dari organisasi non-pemerintah meminta Presiden Joko Widodo memperkuat sistem verifikasi legalitas kayu yang telah berjalan bertahap dua tahun terakhir. Penguatan diperlukan agar sistem semakin kredibel dan memperbaiki tata kelola kehutanan dari hulu ke hilir yang lestari.