Pemerintah setuju menyederhanakan proses pengurusan sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Hal itu bertujuan mempermudah penerapan SVLK. Tapi, penyederhanaan berlaku untuk industri kecil dan menengah (IKM). "Itu berlaku untuk IKM saja," kata Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel, dalam acara Rapat Pimpinan Nasional Kadin 2014 di Jakarta, Senin, 8 Desember 2014.

Joint Expert Meeting RI - Uni Eropa tanggal 17 November 2014  di Hotel Sahid Jaya Surakarta Joint Expert Meeting (JEM) Republik Indonesia - Uni Eropa dilaksanakan tanggal 17 November 2014 di Hotel Sahid Jaya Surakarta. Pihak Indonesia dihadiri oleh wakil-wakil dari Kementerian Kehutanan, wakil dari asosiasi (APHI, APKINDO dan ASMINDO)  serta dipimpin oleh Dr. Ir.

Sistem verifikasi legalitas kayu, antara lain, untuk menjamin bahan baku mebel produksi Indonesia berasal dari hutan yang terkelola. Artinya, sumbernya sah dan mebel itu bukan berbahan baku kayu tebangan liar. Melihat tujuan itu, seharusnya tidak ada resistensi terhadap penerapan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK). Justru SVLK akan memberi stigma bagus terhadap produk mebel

Pengumuman Dalam konteks kerjasama perdagangan kayu antara Indonesia dan Australia menyambut pemberlakuan ILPA (Illegal Logging Prohibition Act) pada 30 November 2014, Pemerintah Australia telah menyepakati Country Specific Guideline (CSG) Indonesia pada 16 Oktober 2014. CSG tersebut beserta quick reference quide-nya dapat diunduh dengan weblink :

Indonesia dan Australia menyepakati panduan perdagangan produk kayu dari sumber yang legal (Country Specific Guideline/CSG) yang prinsipnya memberi pengakuan kepada Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Indonesia. Kesepakatan tersebut diharapkan akan diresmikan pada akhir Oktober dan berdampak kepada naiknya kinerja ekspor produk kayu Indonesia ke negeri kangguru

Pemerintah Indonesia dan Australia telah menyepakati draft terakhir Country Specific Guideline (CSG) Indonesia pada 16 Oktober 2014 di Canberra, ditandai dengan pembubuhan paraf pada draft kesepakatan tersebut oleh Kementerian Kehutanan Indonesia dengan Kementerian Pertanian Australia. Kesepakatan tersebut diharapkan dapat ditandatangani pada akhir Oktober 2014.  Persetujuan

Usulan pemberlakuan SVLK untuk produk impor berbasis kayu sudah setahun belakangan didorong oleh Kementerian Kehutanan. Kabar baiknya, sudah ada kesepakatan kalau kebijakan itu akan berlaku tahun depan. Dirjen Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan Bambang Hendroyono mengatakan, pemberlakuan SVLK untuk produk berbasis kayu

Pengakuan internasional terhadap sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu berbasis lacak balak Indonesia terus bertambah. Pemerintah Australia dan Indonesia menyepakati panduan perdagangan produk kayu dari sumber legal (country specific guideline/CSG) yang secara perinsip mengakui Sistem Verifikasi Legalitas Kayu.

Australia segera memberlakukan Illegal Logging Prohibition Act, sebuah peraturan perundangan yang bakal mencegah masuknya kayu ilegal ke negeri itu. Meski demikian, produk kayu Indonesia dipastikan bisa menembus pasar Australia dengan berbekal sertifikat legalitas kayu berdasarkan Sistem Verifikasi Legaliyas Kayu (SVLK).

Produk furnitur Indonesia sedang menggeliat di pasar Eropa. Jaminan bahan baku yang memperhatikan isu lingkungan membuat produk Indonesia makin dicari. Tak heran, begitu ikut pameran di ajang SPOGA Gafa Jerman beberapa waktu lalu, 10 perusahaan furnitur Indonesia langsung kebanjiran order. Tak ayal, Direktur Pengembangan Ekspor Nasional Nus Nuzulia Ishak berbangga hati. "Baru