Kemetrian kehutanan akan mempermudah proses sertifikasi legalitas kayu (S-LK) untuk usaha kayu skala rakyat dengan menerapkan penggunaan dokumen deklarasi mandiri (self declaration). Sekjen kemenhut Hadi Daryanto menyatakan kemudahan yang diberikan tidak akan mengurangi kekuatan S-LK. "Kemudahan yang diberikan adalah terobosan untuk memberi jaminan bagi usaha kayu skala rakyat," kata

Kementerian Kehutanan didukung para pemangku kepentingan membuat terobosan kebijakan guna mempercepat sertifikasi kayu rakyat sebagai salah satu sumber bahan baku industri yang lestari. Pemilik hutan rakyat cukup membuat pernyataan kelestarian sumber bahan baku sendiri yang akan dievaluasi industry penampung secara periodik. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto

Penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sudah menunjukkan hasil positif bagi ekspor produk kayu Indonesia ke mancanegara. Hal ini tercermin dalam kunjungan Wamendag Bayu Krisnamurthi ke London, Inggris, pekan lalu. “Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sudah mulai menunjukkan dampak postif terhadap ekspor

Parlemen Eropa secara aklamasi telah meratifikasi Perjanjian Kemitraan RI-EU tentang Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan (FLEGT-VPA) dalam sidang paripurna di Strasbourg, Prancis, Kamis (27/2/2014) waktu setempat. Ratifikasi terhadap FLEGT-VPA merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Perjanjian oleh Menteri Kehutanan RI, Menteri Lingkungan Lithuania

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyatakan, Kemenhut berkomitmen untuk mendorong penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari hutan rakyat. "Jadi aturan pemanfaatannya semuanya kami permudah," kata dia saat melakukan kunjungan kerja ke industri berbasis kayu rakyat, PT Makmur Alam Sentosa (MAS), di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis (27/3/2014). Menhut didampingi Direktur

Menurut Head of Project and Development Programme for Endorsement of Forest Certification Council Sarah Price, produk yang memiliki logo dan sertifikasi menjadikan produk kehutanan lebih mudah diterima di negara-negara maju. Seperti produk yang bersertifikat PEFC, yang menandakan produk tersebut berasal dari hutan yang dikelola secara lestari. Logo tersebut juga

Pemerintah Myanmar menyatakan ketertarikannya untuk belajar lebih dalam tentang hutan pengelolaan hutan di Indonesia yang dinilai berhasil memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara berkelanjutan. Ketertarikan tersebut disampaikan oleh Menteri Konservasi dan Kehutanan Myanmar U Win Tun saat melakukan pertemuaan bilateral

Dalam rangka revisi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/menhut-II/2009 jo. No. P.68/Menhut-II/2011 jo. No. P.45/Menhut-II/2012 dan perubahan terakhir No. P.42/Menhut-II/2013 tentang Standar dan Pedoman Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan revisi Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor :

Meski produk kayu tercatat sebagai produk ungggulan, namun berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun depan dinilai menekan industri pengolahan kayu di tanah air. Produsen produk kayu ASEAN sangat mungkin akan memanfaatkan langkah maju Indonesia yang telah memiliki Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk menembus pasar global. "Kami khawatir, SVLK kita diboncengi oleh

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyatakan, berbekal kayu dari hutan tanaman, industri primer hasil hutan kayu berkapasitas di atas 6.000 m3 pertahun tumbuh hingga berjumlah 375 unit sampai akhir tahun 2013. "Jumlah itu sangat besar, dan memberikan efek ekonomi besar yakni penyerapan tenaga kerjanya hingga 300.000 orang dengan investasi Rp 54,9 triliun," jelas Menhut saat melakukan kunjungan