Rapat Evaluasi Implementasi Penerbitan Dokumen V-Legal Melalui SILK Online berlangsung di Hotel Aryaduta Jakarta yang dipimpin oleh Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Dr. Dwi Sudharto, M.Si dan dihadiri oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK). Maksud dari kegiatan ini adalah:

Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Indrawan Mengemukakan hal itu di Jakarta, Senin (17/3). "Penerapan SVLK akan menguntungkan perusahaan karena pemakaian bahan baku akan lebih efektif dan efisien, serta pengembangan pasar ekspor lebih terbuka", ujarnya.

Jakarta, Parlemen Uni Eropa mengukuhkan dukungan penumpasan pasar produk kehutanan ilegal dengan meratifikasi perjanjian berlandaskan sistem verifikasi legalitas kayu. Hal ini membuat ekspor kayu dan produk kayu Indonesia ke Eropa bisa naik 7 persen tahun 2014. Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi dan Sekretaris

Ketua Tim Negosiasi VPA Indo­nesia Agus Sarsito menyatakan, dokumen ratifikasi sudah siap untuk diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ditandatangani,” ujar dia di Jakarta, Jumat (28/2/2013). Menurut Agus,  segera  setelah ratifikasi diteken, maka kedua negara

Indonesia dan Uni Eropa (UE) telah menyepakati negosiasi FLEGT-VPA pada 4 Mei 2011 yang menghasilkan capaian berupa diterimanya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Indonesia sebagai sistem penjaminan legalitas kayu oleh negara-negara UE di bawah perjanjian kemitraan sukarela dalam perdagangan kayu legal. Dalam SOM III, kedua belah pihak juga menyepakati untuk melakukan penilaian bersama

Konsultasi Regional Wilayah Jawa, Sumsel, Lampung, dan Sulawesi tentang Penguatan Standar dan Pedoman Penilaian PHPL dan VLK Pada tanggal 25 - 26 Februari 2014, Konsultasi Publik Penguatan Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) kembali digelar di Jogjakarta. Ini

Parlemen Eropa (PE) dalam sidang paripurna di Strasbourg pada 27 Februari 2014 secara aklamasi telah meratifikasi Perjanjian Kemitraan Indonesia - EU tentang Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan (FLEGT-VPA). Ratifikasi PE terhadap FLEGT VPA merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Perjanjian oleh Menteri Kehutanan RI, Menteri Lingkungan Lithuania (Presidensi UE)

Strasbourg - Parlemen Eropa secara aklamasi telah meratifikasi Perjanjian Kemitraan RI-EU tentang Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan (FLEGT-VPA) dalam sidang paripurna di Strasbourg, Prancis, Kamis (27/2/2014) waktu setempat.  Komisioner Lingkungan UE Janez Potocnik dalam sambutan pengantarnya menyampaikan penghargaan atas keputusan Parlemen Eropa

Pada pertengahan tahun 2014, kayu bersertifikat FLEGT dari Indonesia sudah tersedia dipasar Uni Eropa. Saat ini, sedang dilakukan proses ratifikasi kesepakatan bersama VPA antara parlemen Eropa dengan Presiden Republik Indonesia. Dalam praktek VPA, Indonesia menjadi negara asia pertama yang khusus menyampaikan kayu bersertifikat legal ke Uni Eropa. Harapan ini disampaikan oleh Dr. Dwi

Medan, 17 - 18 Februari 2014 - Kementerian Kehutanan Republik Indonesia menyelenggarakan konsultasi publik tentang penguatan standar dan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).  Kegiatan yang diselenggarakan di Medan pada tanggal 17 - 18 Februari 2014 ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan konsultasi