Sistem Informasi Legalitas dan Kelestarian (SILK)
Sustainability and Legality Information System
Senin, 10 Maret 2025
2014-09-09 09:16:27 by Administrator Liu
Para buyer pun tak ragu untuk membeli produk hasil kehutanan dari sejumlah perusahaan, misalnya saa importir Jerman Joh. Heinrich Warncke GmbH memilih beberapa perusahaan produk kayu dari Semarang, Jawa Tebgah, sebagai rekan bisnis dengan produk-produk berstandar kualitas tinggi, ramah lingkungan, dan sesuai dengan preferensi konsumen di Jerman. "Di tengah maraknya isu pembalakan
2014-09-05 16:15:08 by Administrator Liu
Yth.         1. Para Pemegang IUPHHK-HA/HT/RE dan Hak Pengelolaan; 2. Para Pemegang IUPHHK-HKm/HTR/HD/HTHR, IPK; 3. Para Pemegang IUIPHHK, IUI, TDI, dan ETPIK Non-Produsen; 4. Para Pemilik Industri Rumah Tangga/Pengrajin, TPT, dan Hutan Hak; 5. Para Direktur Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
2014-09-03 08:48:01 by Administrator Liu
Era baru perdagangan produk kehutanan yang lebih ramah lingkungan kini kembali mendapat kepercayaan dunia internasional. Kementerian Perdagangan mencatatkan misi pembelian produk kayu untuk tujuan ekspor ke Jerman dengan total nilai US$ 2,1 juta. Importir Jerman Joh. Heinrich Warncke GmbH memilih beberapa perusahaan produk kayu dari Semarang, Jawa Tengah, sebagai rekan bisnis dengan
2014-08-19 15:34:57 by Administrator Liu
Berbekal Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang makin diapresiasi secara global ekspor mebel dan kerajinan terus tumbuh dan diyakini bisa tembus 2 milair dolar AS. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, di Jakarta, Kamis (14/8/2014) menyatakan, SVLK adalah fasilitasi yang diberikan Kementerian Kehutanan untuk mendongkrak daya saing industri mebel dan kerajinan. "Kini semua negara
2014-08-12 08:21:08 by Administrator Liu
Australia segera memberlakukan Illegal Logging Prohibition Act, sebuah peraturan perundangan yang bakal mencegah masuknya kayu ilegal ke negeri itu. Meski demikian, produk kayu Indonesia dipastikan bisa menembus pasar Australia dengan berbekal sertifikat legalitas kayu berdasarkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).
2014-08-05 14:34:15 by Administrator Liu
Nasib produk kehutanan lestari dengan sertifikat sistem verifikasi leagalitas kayu di pasar domestik semakin tak menentu. Konsumen domestik mengabaikan produk dengan sertifikat SVLK di pasar domestik dan lebih memilih mengonsumsi barang impor dengan sertifikat asing. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI)
2014-08-05 14:30:25 by Administrator Liu
Kementerian Perdagangan terus mendorong perkembangan dan pertumbuhan pasar ekspor kertas ke Pakistan. Sebab,potensi pasar ekspor kertas di negara tersebutmasih terbuka lebar, sementara ekspor kertas Indonesia ke Pakistan masih jauh di bawahnya. "Selama ini India yang menjadi pasar kertas terbesar bagi Indonesia. Pakistan
2014-07-18 15:19:12 by Administrator Liu
Pada tanggal 30 Juni 2014 di WTO Jenewa telah dilaksanakan pertemuan regular Committee on Trade and Environment (CTE). Pertemuan dipimpin oleh Ms. Paivi KAIRAMO dari Finlandia selaku Ketua CTE menggantikan Dubes Esteban CONEJOS Jr. dari Filipina. Pada pertemuan tersebut, Indonesia  diwakili oleh Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dan Kepala Pusat Standardisasi dan
2014-07-16 09:29:51 by Administrator Liu
Pemerintah terus mendorong masyarakat untuk memproduksi produk kehutanan secara lestari berbasis sistem verifikasi legalitas produk untuk mempermudah akses pasar global. Sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) yang diakui Uni Eropa dan kini diapresiasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) merupakan salah satu strategi pemerintah memutus rantai pasok produk kehutanan
2014-07-04 08:19:20 by Administrator Liu
Langkah Kementerian Kehutanan yang akan menerapkan dokumen deklarasi mandiri (self declaration) untuk kayu rakyat dalam sertifikasi legalitas kayu (S-LK) diapresiasi. Langkah tersebut diyakini akan membantu pelaku usaha kehutanan skala rakyat untuk mengikuti Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). "Dengan adanya conformity