Langkah Indonesia mewajibkan penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu menunjukan komitmen pemberantasan pembalakan liar sekaligus meningkatkan daya saing produk kayu. Komitmen dan konsistensi itu perlu diperkuat daripada diperlemah, apalagi dimatikan. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sebagai suatu kebijakan dinilai

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) memastikan industri berbasis kayu yang beroperasi secara resmi hanya menggunakan bahan baku kayu dari sumber yang resmi. Di sisi lain, persoalan illegal logging diakui masih menjadi problem besar di Indonesia. Demikian penjelasan yang dipaparkan Menteri LHK Siti Nurbaya yang di dampingi Sekjen Kementerian LHK Hadi Daryanto di Jakarta, Selasa

"Kalau sampai 31 Desember masih ada yang belum mendapatkan sertifikat bagaimana? Apakah masih ada keringanan?," tanya Retna, perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari provinsi Jawa Tengah Pertanyaannya tersebut di ajukan saat sesi tanya jawab pada pembukaan rapat koordinasi Percepatan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu bagi usaha kehutanan skala Kecil dan Menengah di Jakarta, Selasa

Impor produk kayu keras tropis ke Jerman adalah 348,000 cu.m RWE pada sepuluh bulan pertama  tahun 2014, turun 5,2% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2013. Setelah dua tahun, sektor konstruksi Jerman kontrak selama 2014 terjadi pertumbuhan yang kuat. Impor Jerman kayu gergajian tropis menurun dari keempat pemasok terbesar, seperti Malaysia, Ghana, Kamerun,

Daftar IKM Pemegang ETPIK Menggunakan Deklarasi Ekspor Berikut daftar IKM pemegang ETPIK menggunakan Deklarasi Ekspor berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 14/DAGLU/KEP/12/2014 (File ada di menu Unduh Berkas/ Publikasi/No.1). Jika perusahaan anda termasuk dalam daftar tersebut dapat melakukan registrasi untuk mendapatkan hak

WWF Indonesia bekerja sama dengan Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia didukung Uni Eropa memfasilitasi 18 pelaku usaha kecil menengah bidang perkayuan untuk menerapkan sistem verifikasi dan legalitas kayu. Melalui penerapan sistem itu, para pelaku UKM bisa beradaptasi dengan ketentuan baru dan lebih mudah masuk pasar luar negeri.

"Melalui sinergi kementerian ini kami berharap terjadi peningkatan ekspor produk industri kehutanan seperti mebel dan kerajinan," kata Menteri Perdagangan Rachmat Gobel di Jakarta pekan lalu. Penyederhanaan SVLK itu dilakukan melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/12/2014 tanggal 24 Desember 2014

Peraturan terbaru terkait SVLK yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

MEKANISME PENERBITAN DEKLARASI EKSPOR MELALUI SILK ONLINE Mekanisme penerbitan Deklarasi Ekspor melalui silk online sebagaimana alur pada gambar. Keterangan : 1. ETPIK yang dapat menerbitkan Deklarasi Ekspor adalah IKM pemilik ETPIK yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan berdasarkan rekomendasi atau masukan

Pemerintah setuju menyederhanakan proses pengurusan sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Hal itu bertujuan mempermudah penerapan SVLK. Tapi, penyederhanaan berlaku untuk industri kecil dan menengah (IKM). "Itu berlaku untuk IKM saja," kata Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel, dalam acara Rapat Pimpinan Nasional Kadin 2014 di Jakarta, Senin, 8 Desember 2014.