2013-12-23 10:35:43 by Administrator Liu
Pemerintah mewajibkan sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sebagai pegangan untuk pembelian produk berbasis kayu di dalam negeri di tengah derasnya kampanye penggunaan sertifikasi asing seperti Forest Stewardship Council (FSC).
Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan di Jakarta, Senin (16/12) mengatakan SVLK merupakan skema multipi-hak terbaik untuk memastikan produk kayu
2013-12-20 15:53:40 by Administrator Liu
JAKARTA-Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) belum banyak menyentuh pelaku industri hasil kehutanan skala kecil dan hutan rakyat.
Diah Raharjo, Direktur Program Multistakeholder Forestry Programme (MFP2), mengatakan industri kecil dan hutan rakyat sangat kesulitan dalam memperoleh sertifikat SVLK.
2013-12-20 15:35:56 by Administrator Liu
JAKARTA - Pemerintah mewajibkan sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sebagai pegangan untuk pembelian produk berbasis kayu di dalam negeri di tengah derasnya kampanye penggunaan sertifikasi asing.
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan, bahwa SVLK merupakan skema multipihak terbaik untuk memastikan produk
2013-12-20 11:02:52 by Administrator Liu
Jakarta, Sejak tanggal 1 Januari 2013, diberlakukan mekanisme baru dalam pelaksanaan ekspor produk industri kehutanan yaitu menggunakan Dokumen V-Legal berdasarkan Permendag Nomor 64 Tahun 2012. Dokumen V-legal adalah salah satu dokumen pelengkap ekspor yang menyatakan legalitas produk. Dokumen ini diterbitkan oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
2013-12-19 10:33:55 by Administrator Liu
JAKARTA-Kementerian Kehutanan akan melakukan bedah kinerja 118 pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman Industri pada 2014.
Dirjen Bina Usaha Kehutanan Kemenhut Bambang Hendroyono mengatakan bedah kinerja terhadap 252 unit HTI akan berlangsung pada 2013-2014. Pada tahun ini, sebanyak 134 HTI di
2013-12-10 15:25:50 by Administrator Liu
Sebagai kelanjutan dari konsultasi Publik di Hotel Santika, Jakarta pada tanggal 12 November 2013, Kementerian Kehutanan menyampaikan Konsep revisi Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan P.8/VI-BPPHH/2012 untuk mendapat masukan dari para pihak (dalam unduh berkas peraturan pada http://silk.dephut.go.id).
Masukan dapat
2013-12-09 11:22:24 by Administrator Liu
Delegasi Indonesia yang terdiri dari pemerintah, aktifis dan pimpinan perusahaan berkunjung ke Seoul minggu lalu mengajak perusahaan-perusahaan di Korea dan importir kayu untuk bergabung dalam memerangi pembalakan liar.
Negara-negara asia tenggara telah memenuhi peraturan sebagai produsen kayu agar produk kayu yang dijual bersertifikat sebelum Januari tahun ini.
Dwi
2013-12-02 16:04:47 by Administrator Liu
Pengusaha Sambut Positif Usaha Legalisasi Kayu
Berau-Penetapan aturan sistem verifikasi legalitas kayu atau SVLK oleh Kementerian Kehutanan dianggap positif oleh perusahaan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK). Salah satu dampaknya adalah adanya persaingan penjualan kayu log (batangan) yang fair sebagai
2013-12-02 16:00:58 by Administrator Liu
Berhasil menggandeng Uni Eropa untuk bersama-sama mempromosikan perdagangan kayu legal lewat FLEGT-VPA, Indonesia memperluas upayanya dengan menggandeng negara lain. Salah satu negara pengimpor produk kayu terbesar, Jepang termasuk salah satunya.
Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kemenhut Dwi Sudharto menyatakan Indonesia berharap Jepang mau meneken perjanjian serupa
2013-12-02 15:58:25 by Administrator Liu
JAKARTA-Volume ekspor kayu lapis Indonesia ke Jepang naik 17,21% sepanjang Januari-Agustus 2013 menjadi 746.562 m* senilai US$503,31 juta.
Berdasarkan data Asosiasi Manufaktur Kayu Lapis Jepang, volume ekspor plywood dari Indonesia ke Jepang tercatat mencapai 931.961 m3 pada 2010, meningkat menjadi 1.087.848 m3 pada 2011 dan 1.041.022 m pada 2012.
Adapun volume ekspor