Kementrian Kehutanan kembali akan menyelenggarakan Konsultasi Multipihak di Tingkat Regional dan Nasional dalam rangka Penguatan Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu melalui Revisi PerDirjen BUK No.8/2012 pada bulan Februari-Maret 2014. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa  yang tertuang

KBRI London baru-baru ini melaksanakankegiatan briefingterkait progres implementasi SVLK kepada para importer produk perkayuan di Inggris.  Acara yang diselenggarakan di kantor KBRI London tersebut berlangsung pada tanggal 5 Pebruari 2014 dan dihadiri oleh lebih dari 50-an importir, perwakilan dari Timber Trade Federation (TTF), EU

Serang, - Pemerintah terus memperkuat pola kemitraan industri pengolahan dan petani kayu untuk mendorong pengembangan hutan tanaman. Indonesia harus memanfaatkan keunggulan komparatif untuk menjadi produsen produk kehutanan berbasis hutan tanaman. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan hal itu seusai meninjau pabrik kayu PT. Pundi Uniwood di Cikande, Kopo, Kabupaten

Delegasi Indonesia yang terdiri dari DR. Dwi Sudharto, Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan, bersama Indonesian Co-Director MFP2, Achmad Edi Nugroho serta wakil PT Sucofindo Indonesia (Dr. Yuki Mahardhito dan Mohammad Zakir) baru-baru ini berkunjung ke Jerman untuk menghadiri serangkaian kegiatan expo

Jakarta. Pemantauan Independen mempunyai peranan yang sangat penting dalam memastikan kredibilitas SVLK. Pemantauan ini dapat diperankan oleh masyarakat sipil di Indonesia. Posisi Pemantau Independen dalam SVLK juga telah tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan  No. P.38/Menhut-II/2009 jo P.68/Menhut-II/2011 jo P.42/Menhut-II/2013. Masyarakat sipil di Indonesia telah memainkan peran

Kebijakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) ternyata masih menyimpan bara yang bisa menghanguskan industri kayu olahan dalam negeri. Apalagi, yang akan terkena adalah hutan hak berbandrol kayu rakyat, yang selama ini sudah jadi tulang punggung pemasok industri kayu olahan bertujuan ekspor. Hutan rakyat terus berkibar. Di Jawa saja, luas hutan ini mencapai 2,7 juta hektar dengan

JAKARTA - Pemerintah akan menerapkan sistem verifikasi legalitas kayu ter­hadap impor produk kayu. Ini dilakukan untuk mengontrol asal kayu dan memastikannya berasal dari sumber yang sah. Saat ini sejumlah kementerian sudah memberikan persetujuan terhadap rencanapenerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu

JAKARTA - Pengusaha kecil dan menengah produk berbasis kayu wajib mengoptimalkan perpanjangan tenggat setahun untuk menjalani semua proses demi mendapatkan sertifikasi verifikasi legalitas kayu. Pemerintah bersama para pemangku kepentingan akan mendampingi usaha kecil dan menengah yang membutuhkan jaminan legalitas kayu demi memperluas pasar ekspor.

Industri Kehutanan mulai dari hulu sampai hilir harus membuktikan komitmen kelestarian dengan memiliki sertifikat verifikasi legalitas kayu. Kepemilikan sertifkat legalitas kayu (SVLK) menjadi salah satu upaya dunia usaha mewujudkan tata kelola manajemen hutan lestari. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan hal ini di Jakarta, Minggu (5/1/2014). SVLK merupakan sertifikat wajib

Jakarta – Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Bambang Hendroyono, Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Dwi Sudarto dan Perwakilan UKCCU Jenny Yates resmi membuka dan memberikan sambutan dalam acara Perjalanan dan Penutupan MFP-2.  Acara yang berlangsung pada Rabu, 18 Desember 2013 tersebut bertempat di